SISTEM TANAM PAKSA

SISTEM TANAM PAKSA

A.   Latar belakang

Sejak awal abad ke-19, pemerintah Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai peperangan, baik di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia) maupun di Indonesia (terutama perlawanan Diponegoro) sehingga Negeri Belanda harus menanggung hutang yang sangat besar. Setelah tiba di Indonesia (1830) Van den Bosch menyusun program sebagai berikut:

1.    Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya tidak banyak dan pelaksanaannya sulit.

2.    Sistem tanam bebas harus diganti dengan tanam wajib dengan jenis-jenis tanaman yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

3.    Pajak atas tanah harus dibayar dengan penyerahan sebagian dari hasil tanamanya kepada pemerintah Belanda.

B.   Aturan Tanam Paksa

Sistem tanam paksa yang diajukan oleh Van den Bosch pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem tanam wajib (VOC) dan sistem pajak tanah (Raffles) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1.    Penduduk desa yang punya tanah diminta menyediakan seperlima dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran dunia.

2.    Tanah yang disediakan bebas dari pajak.

3.    Hasil tanaman itu harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Apabila harganya melebihi pembayaran pajak maka kelebihannya akan dikembalikan kepada petani.

4.    Waktu untuk menanam tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi.

5.    Kegagalan panenan menjadi tanggung jawab pemerintah.

6.    Wajib tanam dapat diganti dengan penyerahan tenaga untuk dipekerjakan di pengangkutan, perkebunan, atau di pabrik-pabrik selama 66 hari.

7.    Penggarapan tanaman di bawah pengawasan langsung oleh kepala-kepala pribumi, sedangkan pihak Belanda bertindak sebagai pengawas secara umum.

c.     Pelaksanaan Tanam Paksa

Melihat aturan-aturannya, sistem tanam paksa tidak terlalu memberatkan, namun pelaksanaannya sangat menekan dan memberatkan rakyat.  Adanya upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbullah penyelewengan-penyelewengan, antara lain sebagai berikut:

1.    Tanah yang disediakan melebihi 1/5, yakni 1/3 bahkan 1/2, malah ada seluruhnya, karena seluruh desa dianggap subur untuk tanaman wajib.

2.    Kegagalan panen menjadi tanggung jawab petani.

3.    Tenaga kerja yang semestinya dibayar oleh pemerintah tidak dibayar.

4.    Waktu yang dibutuhkan ternyata melebihi waktu penanaman padi.

5.    Pekerjaan di perkebunan atau di pabrik, ternyata lebih berat dari pada di sawah 

6.    Kelebihan hasil yang seharusnya dikembalikan kepada petani, ternyata tidak dikembalikan.

d.    Akibat Tanam Paksa

1.    Bagi Indonesia (Khususnya Jawa)

a)    Sawah ladang menjadi terbengkalai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis.

b)    Beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung risiko apabila gagal panen.

c)     Akibat bermacam-macam beban menimbulkan tekanan  fisik dan mental yang berkepanjangan.

d)    Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat

e)     Timbulnya bahaya kelaparan dan wabah penyakit di mana-mana sehingga angka ke matian meningkat drastis. Bahaya kelaparan menimbulkan korban jiwa yang sangat mengerikan di daerah Cirebon (1843), Demak (1849), dan Grobogan (1850). Kejadian ini mengakibatkan jumlah penduduk menurun drastis. Di samping itu, juga terjadi penyakit busung lapar di mana-mana.

2.     Bagi Belanda.

Apabila sistem tanam paksa telah menimbulkan malapetaka bagi bangsa Indonesia, sebaliknya bagi bangsa Belanda ialah sebagai berikut:

a)    Keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda.

b)    Hutang-hutang Belanda terlunasi.

c)     Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja.

d)    Kas Negeri Belanda yang semula kosong dapat terpenuhi

e)     Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia.

f)     Perdagangan berkembang pesat.